|
Tragik sastra bagi nasionalisme
Indonesia ialah yang membayangkan sekaligus yang meruntuhkan. Konteks yang
membayangkan, dalam histografi kebangsaan Indonesia, sastra dipuja-puji
sebagai tangan tak terlihat dalam mendorong proses pemersatuan
kampung-kampung, puak, suku-suku di Nusantara dalam nation keindonesiaan.
Sastra ibarat sihir yang terus-menerus memberikan spirit magis bagi
revolusi fisik, seolah ada semacam kepercayaan bahwa revolusi
pra-Indonesia tidak akan terwujud jika an sich diperjuangkan lewat
konfrontasi bersenjata atau diplomasi internasional.
Dan betapa kebutuhan terhadap
legitimasi geografi mutlak dilakukan lewat kata-kata yang berpretensi
sloganistik, menghasut, memberikan impresi secara intens bagi penduduk di
Nusantara, yang secara ideologis akan mengeraskan betapa pentingnya
kampung-kampung di Nusantara untuk berkumpul dalam sebuah rumah besar yang
teduh, yang kelak dalam term modernisme disebut dengan nation-state. Itu
diserukan lewat puisi atau prosa (cerpen, novel, atau drama). Dan, sastra
menjadi juru kampanye kebangsaan yang signifikan.
Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana sastra dapat merengkuh seluruh
khalayak di Nusantara dalam menyerukan betapa mendesaknya ikhtiar
pembentukan rumah Indonesia. Bukankah pada fase-fase tersebut penyebaran
bentuk-bentuk kertas cetakan sangat terbatas, dan beredar di kalangan
terbatas pula, pada segelintir orang yang dapat tulis-baca. Bukankah
perihal ini menjadi kontradiksi tersendiri terhadap klaim bahwa
kesusasteraan Indonesia memberikan pengaruh besar bagi penyadaran dan
pemupukan nasionalisme Indonesia.
Seperti diktum yang disampaikan dengan baik oleh Ben Anderson dalam
Imagined Communities yang masyhur itu, yang menjadi referensi absolut
sosiolog, antropolog, dan kritikus-kritikus sastra Indonesia kontemporer.
Ataukah justru perjalanan kesusastraan Indonesia terlanjur dipolitisasi
sebagai pembentukan kesadaran berbangsa-- seperti halnya pembabakan
kesusasteraan Indonesia dalam konteks angkatan ini, angkatan itu. Betapa
kelahiran angkatan sastra selalu diawali dengan suatu peristiwa politik
tertentu. Seperti tentara saja! Agar ia (dapat) berarti dan ada, minimal
sebagai warna tersendiri dalam grand narrative keindonesiaan. Ihwal
kontradiksi tersebut tak akan didedah dalam tulisan ini.
Bukankah klaim bahwa kesusasteran memberikan kontribusi yang tidak bisa
dibilang sedikit dalam membayangkan nasionalisme Republik terlanjur
dirayakan. Saya tak ingin berbantah akan hal itu. Dalam pelbagai tulisan
yang menyangkut hubungan sastra dengan nasionalisme, konteks pendekapan
tersebut seolah menjadi keniscayaan. Agus R Sarjono, misalnya, dalam
tulisan pembukanya di buku Pembebasan Budaya-Budaya Kita, menyorot secara
romantik bagaimana karya-karya sastra pra- Indonesia seperti novel Salah
Asuhan, Siti Nurbaya, Jalan Tak Ada Ujung, Keluarga Gerilya, dan
cerpen-cerpen Idrus menjadi komparasi kritis bagaimana idealnya bangunan
rumah Indonesia kelak. Seandainya hamparan wacana mengenai perlawanan kaum
muda terhadap tradisi asal tidak ditulis dalam hamparan karya sastra, dan
menyentuh hati pembaca untuk dijadikan bagian dari wacana bersama, bukan
tidak mungkin ajakan untuk menyatukan diri dalam Sumpah Pemuda akan
beroleh hasil yang lain sama sekali, seberapa keras pun agitasi penyatuan
itu dikobarkan ke kalangan yang demikian beragam latar politik maupun
latar tradisinya. Jadi, alangkah dahsyat dan pentingnya tuah sastra dalam
sejarah kebangsaan Indonesia.
* * *
Sesungguhnya nasionalisme
Indonesia, seperti halnya komunitas- komunitas post-kolonial lainnya, di
mana kesepakatan untuk 'membangsa' adalah semacam anomali sejarah yang
terus dipersoal-sengketakan, setidaknya dalam pandangan tokoh-tokoh
etno-nasionalisme. Pada batas ini, kesusasteraan belumlah mengalami
pergeseran sikap terhadap konsep nasionalisme. Bahkan, kesusasteraan bisa
dikatakan masih setia pada posisi yang terus memberi terhadap pengayaan
bentuk-bentuk sastra nasional.
Tetapi, ketika nasionalisme Indonesia tidak lagi diterjemahkan sebagai
rumah yang menjaga semangat, dan kenyataan pluralitas kebudayaan di
Nusantara, dan dalam paruh waktu yang relatif lama coba dimanipulasikan
oleh kekuasaan menjadi akidah bernegara dan berbangsa secara rigid. Tentu
dalam tafsiran nasionalisme yang demikian, apa pun bentuk negasi dan
pembangkangan terhadapnya, semisal selera etno-nasionalisme kedaerahan
(separatisme), sah untuk dihancurkan. Kita tahu bahwa gugatan-gugatan
terhadap nasionalisme Indonesia bukan saja sebab kontradiksi-kontradiksi
historis dalam membentuk komunitas awal pra- Indonesia, barangkali itu
menjadi tidak penting dan dianggap sudah 'selesai'. Tapi, lebih dari itu
ialah persoalan keadilan, kesejahteraan, dan ketertindasan.
Nasionalisme Indonesia adalah
nasionalisme yang menindas sub-sub kebudayaannya, nasionalisme yang telah
menggairahkan rakyat Papua untuk segera merdeka, nasionalisme yang telah
menyisakan dendam abadi kanak-kanak di Aceh, nasionalisme yang telah
menyengsarakan kehidupan orang-orang di Timur Nusantara.
Nasionalisme yang kiranya
diseberang apa yang dibayangkan dan diniatkan Sitti Nurbaya, Salah Asuhan,
ataupun Keluarga Gerilya--semua itu kini telah berwujud mitos dalam
sejarah kesusasteraan Indonesia. Tuah itu kini runtuhlah sudah. Tuah tak
terpisahkan antara sastra dan nasionalisme Indonesia.
Kenyataan yang telah mendorong kelahiran etno-nasionalisme sastra.
Keinginan untuk meninjau ulang keabsahan nasionalisme keindonesiaan lewat
wilayah kesusasteraan --sejenis subversi yang telah awal dilakukan melalui
ranah politik.
Representasi dari fenomena etno-nasionalisme sastra dapat disimak dari
perkembangan sastra mutakhir di Aceh (1998-2002). Aceh seperti kita
ketahui adalah wilayah yang tak pernah senja dari pertikaian politik.
Tolak- tarik antara pilihan untuk 'terus membangsa' dan niat--yang pada
awalnya keinginan segelintir orang--untuk memberaikan diri dari kontrak
politik dengan Indonesia mendominasi arah 'pertikaian' selama ini.
Pertikaian yang disikapi dengan kehadiran beribu-ribu tentara, pe-label-an
Daerah Operasi Militer (DOM), dan kengototan untuk memenangkan
nasionalisme dengan membabi-buta, yang akhirnya berdampak pada pelanggaran
HAM dalam kuantitas yang fantatis --dan negara menjadi terdakwa utama di
dalamnya, negara dalam kapasitasnya sebagai representasi paling mendekati,
untuk tidak mengatakan tepat, daripada nasionalisme itu sendiri.
Dalam konteks ini, munculah tema-tema etno-nasionalisme dalam karya- karya
penyair Aceh. Puisi-puisi dengan judul seperti; Indonesia Apalagi yang Kau
Minta (Wiratmadinata), Seperti Belanda (Fikar W Eda), Masih Indonesiakah
Kau (Rosni Idham), Jangan Biarkan Air Mata Kami Menjelma Mata Rencong
(Maskirbi), Menggugat Indonesia (A A Manggeng), Mengapa Aku Angkat Senjata
(din saja), Inong Balee (D Kemalawati), Seumangat (A A Manggeng), 1999
Aceh (Salman Yoga), Satu Ton Airmata (Nurdin F Joes), Kita Berteriak
Merdeka (Mustafa Ismail), Kita Telah Diajarkan Sejarah (Nurgani Asyik),
Sajak Kemerdekaan (Nurgani Asyik), Gumam (Wina Sw1), Tetapi Aceh 1 (Salman
Yoga), Aceh Dalam Bahaya (din saja) untuk menyebut beberapa, tidak bisa
dikatakan sebatas dalam konteks meneriakan bahwa telah terjadi pelanggaran
HAM berat di Aceh, ataupun sebagai bentuk-bentuk ketidakpuasan akan rasa
keadilan yang diartikan sebagai eksploitasi Pusat (Negara) terhadap
sub-nasionnya, tetapi lebih dari itu, yakni kemunculan pada tataran
kesadaran para sastrawan Aceh terhadap entitas etno-nasionalisme
(etnisitas keacehan) sebagai antitesis nasionalisme politik atau
konsep-konsep negara integralistik --yang dalam pandangan tersebut telah
kehilangan pesona persuasifnya, dan bukankah aparatus nasionalisme
represif telah menyuburkan penderitaan permanen terhadap klaim-klaim
teritorialnya?.
Pada akhirnya kesadaran terhadap etno-nasionalisme muncul dari ranah
sastra! --mengikuti jejak kesadaran terhadap etno-nasionalisme keacehan
yang lebih dulu booming melalui gerakan politik, semisal GAM dan tuntutan
referendum. Seperti yang telah disingung di atas, gugatan etnisitas
terhadap komunitas post-kolonial dominan dilakukan melalui gerakan
politik; seperti ASNLF (Aceh-Indonesia), SIRA (Aceh-Indonesia), CNRT
(Timor Leste), Moro (Filipina), Kashmir (India), Karen (Birma), Tamil (Sri
Lanka), dan lain-lain. Dan hal tersebut merupakan reaksi global atas
rapuhnya konsep nasionalisme.
Gejala etno-nasionalisme sastra dapat dikatakan semacam titik-balik dalam
lintasan 'kepercayaan' pra-nasionalisme bahwa sastra mempunyai peran yang
signifikan dalam membayangkan sebuah komunitas. Titik balik itu, yakni
proses dekonstruksi tekstual terhadap apa yang disebut Ben Anderson dengan
Imagined Communities-nya yang konon sangat berperan dalam membentuk
bayangan akan pentingnya komunitas besar dan permanen di gugusan yang
mengalami derita refresi kolonialisme, seperti Indonesia. Dan kelihatannya
konteks gugatan berkelin dan tetap pada latar belakang yang sama, realitas
penindasan! Seperti halnya ketidakadilan- ketidakadilan yang dilakukan
sang kolonial terhadap Hindia Belanda.
Nah, lebih jauh, disebabkan secara historis Aceh juga ikut terbentuk pada
pengalaman dan lingkaran yang sama (ikut membayangkan Indonesia sebagai
komunitas bangsa), maka kesadaran terhadap pembongkaran (saya menyebutnya
mempertimbangkan komunitas-komunitas terbayang) yang dilakukan lewat ranah
sastra menjadi menarik, terlebih lagi kesadaran tersebut justru melahirkan
pembayangan-pembayangan baru, tetapi dalam scope 'kebangsaan' yang
sesungguhnya lama, karena tak dapat lepas dari sentimen romantik-nostalgik
bahwa Aceh dulunya adalah entitas utuh sebagai sebuah bangsa --ihwal ini
setidaknya untuk saat ini dirayakan sebagai klaim historis.
Jika kesadaran etno-nasionalisme ke-aceh-an, atau ke-papu-an, ke-riau-an
yang diniatkan lewat pembayangan kehadiran komunitas, meminjam istilah
Romo Mangun, sesudah-Indonesia, apakah sebatas kesadaran etno-
nasionalisme politik, pembayangan yang disebabkan oleh realitas
penindasan, ketidakadilan, ataupun kemiskinan, lalu membayangkan sebuah
komunitas baru yang 'mooi'. Atau justru melambung ke paradigma tentang
kesadaran nasionalisme kultural, yang tidak pernah didapatkan dalam
pembayangan-pembayangan keindonesiaan, sekalipun untuk itu Siti Nurbaya
harus diracun, Keluarga Gerilya harus merelakan rumah-tangga mereka luruh
untuk rumah yang lebih besar --rumah Indonesia, dan Hanafi terkutuk di
muka tradisi, karena pembayangan keindonesian berhenti pada tapal
nasionalisme politik, yang terbukti menggerus dan mereduksi potensi
keberagaman kebudayaan.
Artinya, kalau pembayangan etno-nasionalisme sastra terbatas dan berhenti
pada pembayangan etno-nasionalisme politik an sich, kasusnya akan berulang
serupa dengan nasionalisme Indonesia, yang menghasilkan rush kebangsaan
yang temporer, dan nyaris gagal. Jadi, teruslah membayangkan.******
Penulis adalah cerpenis dan
penyair tinggal di Banda Aceh.
|
